Pemerintah memperlancar proses pencairan Dana Desa di tahun 2020. Sejumlah Rp 72 triliun Dana Desa dipercepat masuk ke desa, langsung dari kas negara ke rekening desa. Bahkan, sebanyak 40 persen Dana Desa dicairkan pada tahap pertama di bulan Januari 2020 ini.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, negara pada 2020 ini memang sudah mengubah sistem penyaluran Dana Desa menjadi 40:40:20, yaitu pencairan di tahap satu 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen. Sebelumnya, skema penyaluran Dana Desa yaitu 20:40:40.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa), Abdul Halim Iskandar, mengatakan, percepatan penyaluran Dana Desa ini dibutuhkan agar segera menghasilkan manfaat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pencairan Dana Desa mulai dilakukan pada Selasa (28/1/2020). Hingga Rabu (29/1/2020) siang, Dana Desa sudah cair di lebih dari 6000 desa.
"Presiden sangat komit dengan pencairan Dana Desa di 2020 ini untuk mengantisipasi berbagai macam kondisi ekonomi dunia. Salah satu pendekatan yang dipakai Presiden adalah melalui penguatan ekonomi desa, sehingga proses pencairan Dana Desa ini dipercepat,” kata Abdul Halim Iskandar usai teleconference dengan pimpinan daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah, hingga kades yang sukses mencairkan dana desa awal tahun, di gedung Kementerian Desa PDTT, di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Ketika melakukan teleconference, Menteri Desa juga menekankan agar Dana Desa benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi desa-desa, antara lain melalui program padat karya yang dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa.
"Dana Desa ini harus digunakan dengan sebaik-sebaiknya, utamanya pada tahap awal ini untuk kegiatan padat karya. Ini suatu bentuk program pembangunan yang melibatkan seluruh penduduk. Barang yang digunakan diupayakan dari desa, sehingga uangnya berputar di desa dan dapat menggerakkan ekonomi desa. Bayangkan bila ekonomi di 74.900 desa bergerak semua, kondisi ekonomi akan tertangani dan terkendali dengan baik, meskipun ekonomi global sedang kurang menguntungkan,” kata Abdul Halim.
Menteri Desa juga menekankan agar tak ada yang menyelewengkan Dana Desa atau melakuan tindak korupsi. Untuk desa-desa yang telah memiliki infrastruktur internet yang baik, penggunaan Dana Desa juga dianjurkan menggunakan cara tidak tunai.
“Saat ini masih kami himbau, tetapi nantinya akan kami wajibkan untuk menggunakan cara non tunai. Misalnya saja bagi masyarakat desa yang bekerja di kegiatan padat karya, honornya juga dibayarkan melalui rekening bank. Bila nantinya sudah non tunai semua, pertanggungjawabannya akan menjadi lebih mudah dan transparan,” kata Abdul Halim.
Di pihak lain, penggunaan Dana Desa dengan pendekatan non tunai ini juga diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan warga di desa.
"Ini tentu akan membantu mempercepat inklusi keuangan di Nusantara yang belum terlalu maksimal. Semakin tahu dengan dunia perbankan, tentunya akan memberikan kemudahan akses ke perbankan. Tidak hanya untuk urusan penyaluran Dana Desa, tetapi juga terbuka akses untuk mendapatkan misalnya permodalan pengajuan kredit mikro dan sebagainya,” ujar Abdul Halim.
EmoticonEmoticon